Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus berupaya memulihkan 52 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Upaya pemulihan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan difokuskan pada daerah dengan kondisi terberat.
Progres Pemulihan di Tiga Provinsi
Secara nasional, 52 daerah terdampak mencakup 18 kabupaten/kota di Aceh, 18 di Sumatera Utara, dan 16 di Sumatera Barat. Sebagian besar wilayah dilaporkan menunjukkan kemajuan pemulihan yang signifikan.
“Berkat kecepatan dan juga kerja keras dari semua pihak, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat dan semua pihak yang terlibat, sampai saat ini kita melihat bahwa sudah banyak terlihat pemulihan di Aceh,” ujar Tito saat Rapat Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana di Kota Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12/2025).
Daerah Prioritas dan Fokus Penanganan
Meskipun demikian, Tito menegaskan masih ada sejumlah daerah yang memerlukan perhatian serius. Di Aceh, wilayah yang membutuhkan percepatan pemulihan antara lain Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Timur, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Khusus Aceh Tamiang, ia menyebut kondisinya paling berat karena pemerintahan dan perekonomian belum berjalan efektif.
“Yang paling berat adalah Tamiang, karena Tamiang pemerintahnya belum berjalan efektif, dan kemudian ekonominya juga belum jalan maksimal,” tegasnya.
Di Sumatera Utara, lima daerah yang masih memerlukan penanganan lanjutan adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Sementara di Sumatera Barat, tiga daerah prioritas adalah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.
Fokus percepatan saat ini diarahkan pada pembersihan lumpur dan puing-puing sisa banjir serta longsor. TNI dan Polri menambah personel untuk mempercepat proses pembersihan, terutama di Aceh Tamiang.
“Jadi Tamiang ini memang harus betul-betul ‘diserang’, ‘dikeroyok’ rame-rame, supaya secepat mungkin bangkit,” ujarnya.
Pendataan dan Bantuan
Tito menekankan pentingnya percepatan pendataan rumah rusak (ringan, sedang, berat) agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pendataan ini diharapkan dilakukan oleh BNPB.
“Kalau kita bisa mendapatkan data yang sudah direkonsiliasi, ini yang perlu mungkin, siapa yang melakukan ini? Saran kami yang melakukan ini adalah BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Karena BNPB akan membayarkan,” tambahnya.
Pemerintah juga menyiapkan hunian tetap (huntap) bagi warga dengan rumah rusak berat atau hilang. Bantuan uang tunai akan diberikan untuk perbaikan rumah rusak ringan dan sedang. Hunian sementara (huntara) atau bantuan biaya sewa juga disediakan bagi korban dengan rumah rusak berat.
Bantuan biaya hidup, perabot rumah tangga, dan dukungan pemulihan ekonomi bagi petani turut disediakan.
Pengerahan Praja IPDN
Mendagri memastikan akan mengirimkan lebih dari 1.000 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu pembersihan dan mengaktifkan kembali pemerintahan desa.
“Kami akan mengirimkan juga, 1.100 praja IPDN. Jadi kami anggap ini adalah, KKN (Kuliah Kerja Nyata) buat mereka. Masuk kurikulum. Tugas mereka utama adalah, satu bulan, dari tanggal 3 (Januari 2026) nanti untuk menghidupkan pemerintahan,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, serta jajaran bupati/wali kota di Provinsi Aceh.
