BANDA ACEH, 30 Desember 2025 – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyoroti kendala pembangunan jembatan darurat pascabencana di Sumatera, khususnya terkait pendanaan yang masih dilakukan secara swadaya oleh pihaknya. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Koordinasi Bersama Satgas Pemulihan Pascabencana yang dihadiri pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).
Progres Pembangunan Jembatan Darurat
Maruli menjelaskan bahwa pembangunan jembatan darurat memerlukan proses yang panjang, dimulai dari survei lokasi untuk menentukan jenis jembatan yang paling tepat. Pihaknya berencana membangun tiga jenis jembatan: jembatan bailey, jembatan armco, dan jembatan perintis atau gantung.
“Dari kami untuk jembatan sudah karena kita memerlukan suatu proses yang cukup panjang untuk mengerjakan jembatan ini, yang pertama, kita harus survei tempat itu, tempat itu harus jenis jembatan apa yang tepat,” ujar Maruli.
Tantangan logistik juga dihadapi. Setelah jembatan yang dibutuhkan ditemukan di Jakarta, pengirimannya ke Aceh kerap terhambat di jalan, bahkan memakan waktu hingga satu minggu.
“Di Aceh juga sampai turun di pelabuhan mau bergeser ke tempat untuk pengerjaan juga banyak yang terhambat di jalan, ada yang sampai satu minggu, Pak, nunggu penyelesaian,” ungkap Maruli.
Upaya Pengadaan Jembatan Bailey
Presiden Prabowo Subianto dilaporkan berencana membeli jembatan bailey dari luar negeri. Namun, pengadaan ini pun tidak mudah karena ketersediaan stok yang terbatas di pasar global.
“Alhamdulillah, Presiden kita sudah merencanakan pembelian jembatan bailey dari negara luar. Itu pun hampir tidak ada yang punya ready stock, jadi dikumpulkan dari beberapa negara untuk bisa menyuplai jembatan bailey di tempat bencana ini,” jelas Maruli.
Saat ini, TNI AD telah mengerahkan 22 unit jembatan bailey di seluruh lokasi bencana, ditambah 14 unit dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Keberuntungan dirasakan jika pasokan bisa didapatkan dari Medan, yang dinilai lebih mudah dibandingkan harus mengambil dari Jakarta.
Kendala Sistem Keuangan dan Swadaya
Puncak kekhawatiran Maruli disampaikan terkait sistem pendanaan. Ia mengaku belum memahami alur keuangan untuk pembangunan jembatan tersebut dan menegaskan bahwa semua dilakukan secara swadaya.
“Dan juga memang ini juga perlu disampaikan kepada pimpinan rapat bahwa sampai dengan saat ini kami belum mengerti sistem keuangannya, Pak. Kita swadaya semua ini, Pak,” tegas Maruli.
Ia menambahkan bahwa anggaran swadaya yang ada diperkirakan hanya cukup hingga pertengahan bulan depan. Setelah itu, pihaknya akan menghadapi keterbatasan.
“Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak. Ya mungkin kami keterbatasan pengetahuan prosedur mungkin, Pak, sebetulnya. Kita dulu ini cuma dikasih uang kerja, Pak,” tuturnya.
