Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menyampaikan harapan agar Jakarta terus bergerak menuju pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan di tahun 2026. Ia menilai ibu kota masih menghadapi berbagai tantangan krusial yang membutuhkan kerja sama dan kebijakan konsisten.
Tantangan Mendasar Jakarta di 2026
Menurut Kenneth, persoalan hunian, transportasi, lingkungan hidup, hingga kesejahteraan sosial warga masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal arah pembangunan ibu kota agar sesuai dengan kebutuhan warga.
“Tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi simbol pergantian waktu, tetapi juga bisa menjadi momentum percepatan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar,” tegas Kenneth dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan bahwa Jakarta harus bertransformasi menjadi kota global yang inklusif, di mana pembangunan tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Prioritas Pembangunan dan Solusi
Kenneth membeberkan sejumlah pekerjaan rumah strategis yang harus segera diselesaikan Pemprov DKI Jakarta, antara lain:
- Percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan target sekitar 19 ribu unit.
- Pengendalian banjir dan rob melalui penguatan sistem drainase, tanggul, serta normalisasi sungai dan kawasan pesisir.
- Pembenahan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
- Pembangunan flyover dan jembatan yang efektif mengurai kemacetan.
- Peningkatan layanan transportasi publik seperti MRT dan TransJakarta agar lebih terintegrasi dan terjangkau.
Terkait hunian, Kenneth menekankan pentingnya kualitas bangunan, kepastian status, serta ketersediaan prasarana dan utilitas dasar. Ia juga menyoroti isu lingkungan seperti sampah, banjir, dan kualitas udara, serta pentingnya pengendalian emisi dan transportasi ramah lingkungan.
“Pembangunan hunian harus dilakukan secara terintegrasi melalui optimalisasi rumah susun, penataan kawasan kumuh, pemanfaatan lahan milik daerah, serta kerja sama dengan pihak swasta dengan skema pembiayaan yang berkeadilan dan penyaluran yang tepat sasaran,” jelasnya.
Penguatan Ekonomi dan Penanganan Bencana
Selain itu, penguatan sektor ekonomi kerakyatan, terutama UMKM dan ekonomi kreatif, dinilai penting untuk membuka lapangan kerja baru dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Kenneth, yang juga menjabat Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) PDI Perjuangan Jakarta, menyinggung penanganan bencana di tingkat nasional. Ia menekankan perlunya penanganan yang terencana dan terpadu, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascabencana.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penanggulangan bencana, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat dengan dukungan anggaran yang memadai serta tata kelola anggaran yang transparan, agar setiap bencana dapat ditangani secara cepat, manusiawi, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Ia berharap tahun 2026 menjadi momentum percepatan penyelesaian berbagai persoalan mendasar di Jakarta. Kenneth menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal untuk memastikan program pemerintah daerah tepat sasaran, transparan, dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan langkah tersebut, saya optimistis Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih tertata, tangguh, serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang inklusif dan manusiawi,” tutupnya.
