Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperkuat peran Strategic Diamond, sebuah arsitektur kebijakan terintegrasi yang dirancang untuk menyukseskan program prioritas nasional. Pertemuan keduanya pada Senin (29/12/2025) di Kantor Kementerian Keuangan menegaskan komitmen untuk menyinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden.
Sinkronisasi Kebijakan untuk Prioritas Nasional
Presiden telah menetapkan empat prioritas nasional utama: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan hilirisasi, ketahanan pangan, serta peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Rini Widyantini menjelaskan bahwa keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada satu arsitektur kebijakan yang terintegrasi, yaitu Strategic Diamond.
“Hari ini saya bersama Pak Menteri Keuangan duduk bersama membahas terkait sinkronisasi kebijakan dalam pencapaian program prioritas melalui penguatan Strategic Diamond,” ujar Rini dalam keterangan tertulisnya.
Strategic Diamond dalam Kabinet Merah Putih merupakan pendekatan strategis untuk mendukung manajemen Presiden. Tujuannya adalah mensinkronkan perencanaan, penganggaran, dan kinerja pemerintah agar selaras dengan visi Presiden. Pendekatan ini melibatkan empat aktor kunci: Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara.
Peran Empat Kunci dalam Strategic Diamond
Keempat kementerian ini berada dalam satu strategic diamond pada lapis Presidential Governance Support. Mereka bertugas memastikan kesinambungan antara perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, dan tata kelola pemerintahan. Sementara itu, lapis Presidential Close Support memastikan agenda dan program prioritas Presiden berjalan efektif dari sisi administrasi dan operasional.
“Melalui pembagian peran ini, koordinasi lintas Kemenko dan K/L diharapkan semakin solid. Sehingga setiap rupiah anggaran benar-benar mendukung prioritas Presiden dan menghasilkan outcome yang terukur,” jelas Rini.
Rini menguraikan kerangka implementasi Strategic Diamond dalam penguatan perencanaan dan alokasi anggaran. Ia menekankan pentingnya perencanaan dan pengalokasian anggaran yang sejalan dengan kondisi kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM), serta kinerja organisasi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Pendekatan ini bertujuan agar arah pembangunan yang ditetapkan Presiden dapat diterjemahkan secara konsisten, mulai dari desain kebijakan, penganggaran, hingga kesiapan kelembagaan dan kinerja pelaksanaannya di kementerian dan lembaga.
“Melalui Strategic Diamond, koordinasi perencanaan, penganggaran, dan tata kelola pemerintahan dioptimalkan secara terintegrasi untuk mensukseskan pencapaian tujuan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden,” tegasnya.
Pembagian Peran dan Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam mendukung manajemen strategis Presiden, Kementerian PPN/Bappenas berperan memastikan arah prioritas dan desain kebijakan pembangunan tetap konsisten dengan visi Presiden. Kementerian Keuangan bertugas memastikan kelayakan fiskal, skema pendanaan, serta kualitas belanja.
Sementara itu, Kementerian PANRB berfokus pada kesiapan kelembagaan, kapasitas SDM, tata kelola, dan kinerja pelaksanaan. Kementerian ini mengawal penyederhanaan birokrasi, transformasi layanan publik, dan peningkatan kinerja aparatur.
“Namun perlu diingat bahwa semua ini harus dilakukan dengan pendekatan collaborative dan network governance, karena ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah,” urai Rini.
Melalui pembagian peran ini, proses penetapan prioritas, pengamanan program strategis, hingga evaluasi dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan secara terpadu dari hulu ke hilir. Hal ini memastikan keputusan strategis Presiden didukung oleh kebijakan yang feasible, terdanai, dan dapat dieksekusi secara efektif.
Rini mengakui bahwa saat ini perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, dan penyelenggaraan reformasi birokrasi masih berjalan dalam satu siklus, namun keterkaitannya belum sepenuhnya optimal sejak tahap awal. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan keterlibatan Kementerian PANRB sejak awal perencanaan program strategis dan penganggaran.
Hal ini penting untuk memastikan kesesuaian desain program dengan kelembagaan, kapasitas SDM, dan akuntabilitas kinerja, sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi. Strategic Diamond menjadi fondasi penting dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih terintegrasi, responsif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Kementerian PANRB sebagai regulator sekaligus chief orchestrator reformasi birokrasi tidak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan soliditas lintas kemenko dan K/L/D untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan rakyat dan mendukung visi-misi Presiden,” pungkas Rini.
