Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut baik usulan untuk menghilangkan sapaan ‘Yang Terhormat’ dalam rapat-rapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sikap egaliter ini dinilai penting untuk memperkuat kesetaraan kedudukan semua pihak.
Penegasan Sikap Egaliter
Ketua Bappilu PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan dukungannya terhadap penghapusan sapaan tersebut. Ia menilai langkah ini perlu terus diperkuat demi menciptakan suasana yang lebih setara. “Bagus. Perlu terus diperkuat sikap egaliter, semua sama kedudukannya,” ujar Mardani kepada wartawan pada Rabu, 31 Desember 2025.
Mardani juga memberikan apresiasi kepada para Wakil Ketua DPR yang hadir dalam rapat koordinasi pemulihan pascabencana di Aceh. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah membantu warga yang terdampak bencana, bukan pada formalitas sapaan.
“Fokus kita membantu warga terdampak bencana. Bukan sibuk bertukar sapa,” ucap Mardani.
Inisiatif di Aceh
Usulan penghapusan sapaan ‘Yang Terhormat’ ini mencuat dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama sejumlah menteri dan kepala daerah di Aceh. Rapat yang digelar di Banda Aceh pada Selasa, 30 Desember 2025, dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) dan beberapa kepala daerah setempat turut hadir. Setelah pembukaan oleh Dasco dan sambutan dari Mualem, para kepala daerah mulai memaparkan kondisi wilayah masing-masing.
Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, dan Bupati Pidie Jaya, Sibral Malasyi, masih menggunakan sapaan ‘Yang Terhormat’ di awal paparan mereka. Namun, Saan Mustopa kemudian mengintervensi demi efisiensi waktu.
“Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi nggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara,” ujar Saan Mustopa.
Setelah arahan tersebut, Bupati Aceh Utara melanjutkan paparannya tanpa menggunakan sapaan ‘Yang Terhormat’.
