PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI sepakat menjalin kolaborasi strategis. Fokus utama kerja sama ini adalah memfasilitasi layanan perbankan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah, sejalan dengan semangat ‘Menggempur Desa’ untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan akses permodalan dan digitalisasi keuangan.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menekankan peran vital Bank Jateng sebagai “Bapak Asuh” bagi kemandirian desa. Ia mendorong perbankan tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga menjadi mentor bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Peran Vital Perbankan dalam Pemberdayaan Desa
“Kita harus keroyokan, kita harus gempur kemiskinan dan ketertinggalan di desa melalui dukungan akses permodalan yang nyata. Saya ingin Bank Jateng tidak hanya menjadi pemberi kredit, tetapi juga menjadi mentor bagi desa dalam mengelola arus kas serta membina pengelola usaha desa agar melek literasi keuangan,” tegas Yandri dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyatakan kesiapan lembaganya dalam menghadirkan sistem keuangan desa yang modern dan transparan. Hal ini akan didukung oleh teknologi perbankan terkini.
“Dengan aplikasi Siskeudes TNT (Transaksi Non Tunai) yang saat ini digunakan, proses pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa di Jawa Tengah akan semakin efisien, aman, dan memberikan manfaat besar, terutama dalam hal monitoring penggunaan dana desa secara akuntabel,” ujar Irianto.
Inisiatif Bank Jateng untuk Ekonomi Perdesaan
Selain aspek digitalisasi, Bank Jateng telah menggerakkan roda ekonomi perdesaan melalui berbagai program. Di antaranya adalah program Samsat Budiman yang melibatkan 839 BUMDes, penguatan Koperasi Desa Merah Putih melalui QRIS, serta pendampingan literasi keuangan oleh Agen Duta Bank Jateng.
Boyolali Apresiasi Sinergi Strategis
Bupati Boyolali, Agus Irawan, menyampaikan apresiasinya atas terpilihnya Boyolali sebagai pusat sinergi ini. Ia melihat kerja sama ini sebagai persiapan penting menuju Hari Desa Nasional 2026.
“Ini adalah langkah konkret untuk memastikan kemudahan kedepannya. Kerja sama ini sangat strategis karena menyentuh aspek akselerasi ekonomi agar BUMDes kita mampu berdaya saing secara profesional, serta mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih akuntabel,” ungkap Agus.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Bupati Boyolali pada Senin (29/12) ini diharapkan menjadi tonggak baru bagi bangkitnya ekonomi desa yang lebih tangguh dan berkelanjutan, selaras dengan visi ‘Maju Desanya, Sejahtera Rakyatnya, Kuat Negaranya’.
