Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengerahkan 1.054 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pemerintahan desa di wilayah terdampak bencana terparah di Sumatera, khususnya Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Rencananya, para praja ini akan mulai bertugas pada 3 Januari 2026.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan bahwa pengiriman praja IPDN ini merupakan langkah strategis untuk memulihkan fungsi pemerintahan desa yang lumpuh akibat banjir bandang.
“Dari total 22 desa yang hilang akibat banjir di tiga provinsi di Sumatera, 13 di antaranya berada di Aceh Tamiang dan Aceh Utara,” ujar Tito dalam Konferensi Pers Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Posko Terpadu Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (30/12/2025).
Ia menambahkan, dari 1.580 kantor desa yang terdampak di tiga provinsi, sebanyak 1.455 kantor desa berada di wilayah Aceh. Kondisi ini mendesak Kemendagri untuk segera membangkitkan kembali roda pemerintahan desa agar pelayanan publik dapat kembali berjalan normal.
“Tugas praja IPDN ini ada dua. Pertama, membantu pembersihan wilayah terdampak. Kedua, menghidupkan kembali pemerintahan desa,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Tito menerangkan bahwa penugasan 1.054 praja IPDN ini dirancang dengan skema menyerupai kuliah kerja nyata (KKN). Konsep ini diharapkan memberikan kesempatan bagi para praja untuk bersentuhan langsung dengan realitas sosial masyarakat sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pemulihan daerah terdampak bencana.
Selain pengerahan praja IPDN, Kemendagri juga telah menerjunkan tim untuk memberikan dukungan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi. Langkah ini diambil mengingat banyak warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir dan longsor.
Tim Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dilaporkan telah berhasil merestorasi 63.230 dokumen kependudukan, meliputi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTEP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, dan akta kematian.
“Sejak 25 November, kami telah mengirimkan sembilan tim Dukcapil, masing-masing tiga tim di setiap daerah. Dari hasil pemantauan, terdapat tiga daerah yang layanan Dukcapilnya tidak berjalan, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa. Seluruh layanan ini tidak dipungut biaya atau gratis bagi masyarakat,” tutup Tito.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, serta Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Kehadiran para pejabat lintas kementerian dan lembaga ini menegaskan sinergi pemerintah pusat dalam penanganan dan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera.
