Berita

Buruh Gelar Demo Tolak UMP DKI di Istana, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Situasional

Advertisement

Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan menggelar unjuk rasa di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin, 29 Desember 2025, untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Pihak kepolisian memastikan tidak ada penutupan jalan secara permanen, namun rekayasa lalu lintas akan bersifat situasional.

Rekayasa Lalu Lintas Situasional

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki rencana penutupan jalan. “Sementara belum ada rencana penutupan (jalan),” ujar Komarudin saat dihubungi, Senin (29/12/2025). Ia menambahkan, pengalihan arus akan disiapkan jika jumlah massa yang hadir cukup banyak, terutama di Jalan Merdeka Selatan sisi utara.

Saat ini, sekitar 1.500 personel Ditlantas Polda Metro Jaya masih tersebar di pos pengamanan Natal dan Tahun Baru. Namun, total 370 polisi lalu lintas akan dikerahkan untuk mengatur arus kendaraan selama aksi unjuk rasa berlangsung.

Aksi Ribuan Buruh di Depan Istana

Presiden KSPI, Said Iqbal, mengonfirmasi bahwa aksi demo akan dipusatkan di Istana Merdeka. “Istana saja, tanggal 29 Desember sekitar 1.000 orang. Puncaknya tanggal 30 Desember 10 ribu motor,” ujar Said Iqbal kepada wartawan, Minggu (28/12). Ia menegaskan bahwa rencana awal KSPI memang hanya menggelar aksi di Istana dan tidak di DPR.

Advertisement

Selain menggelar aksi, KSPI juga berencana melayangkan gugatan terhadap keputusan UMP DKI Jakarta ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pihaknya tidak sepakat dengan penetapan UMP Jakarta sebesar Rp 5.729.876.

Penolakan UMP DKI Jakarta

KSPI menolak kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75, sehingga menghasilkan UMP sebesar Rp 5,73 juta. “Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,” kata Said Iqbal kepada wartawan, Jumat (26/12). Serikat buruh mengkritik angka tersebut karena dinilai lebih rendah dibandingkan UMP di Bekasi dan Karawang, Jawa Barat.

Advertisement