Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan sejumlah capaian signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan transformasi digital pemerintah sepanjang tahun 2025. Fokus utama adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Transformasi Layanan Publik Berbasis Masyarakat
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menekankan pendekatan citizen-centric sebagai fondasi utama transformasi layanan publik. “Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini, dengan pendekatan baru melalui layanan publik multikanal serta integrasi layanan digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan apa pun, kapan pun, dan dimana pun,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (1/1/2026).
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian PANRB berhasil membentuk 75 Mal Pelayanan Publik (MPP) baru, sehingga total 305 MPP telah beroperasi di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup sekitar 60 persen kabupaten/kota, dengan rata-rata 155 jenis layanan terintegrasi dalam satu lokasi.
Layanan publik digital juga terus diperkuat. Salah satu contohnya adalah layanan perizinan tenaga kesehatan yang kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam, jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya yang memakan waktu hingga 14 hari kerja. Inovasi ini merupakan bagian dari Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN) yang telah diimplementasikan di 199 daerah dan melayani 184.802 orang.
Peningkatan Indeks Kepuasan dan Kualitas Layanan
Peningkatan kemudahan akses pelayanan publik ini sejalan dengan peningkatan kepuasan masyarakat. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2024, skor IKM mencapai 88,9 (kategori Sangat Baik), angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, dengan 7 juta pengguna layanan sebagai responden.
Kualitas pelayanan publik juga meningkat, terbukti dari nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2024 yang mencapai 4,02 (kategori A-/Sangat Baik), naik dari 3,93 pada tahun sebelumnya.
“Pemerintah saat ini tengah mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia (human-centered public services), serta mendorong perbaikan layanan prioritas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi seperti layanan kebandarudaraan, perumahan, dan layanan ekonomi strategis lainnya,” jelas Rini.
Inovasi dan Transformasi Digital
Pada tahun 2025, sebanyak 28 inovasi terpilih sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). OPSI adalah inovasi terpilih yang dinilai memiliki tingkat kematangan, relevansi, dan dampak nyata.
Kementerian PANRB juga fokus pada penerapan transformasi digital pemerintah. Kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital menghasilkan efisiensi belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp 446 miliar di tahun 2025, setelah mengevaluasi 12.190 kegiatan TIK dari kementerian/lembaga.
Perlindungan Sosial dan Pemerintah Digital
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintah juga diterapkan pada program Perlindungan Sosial. Integrasi sistem dan interoperabilitas data berpotensi mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima perlindungan sosial hingga Rp 100-150 triliun per tahun.
Uji coba program Perlindungan Sosial di Kabupaten Banyuwangi berhasil merekam 341.000 KK pendaftar dalam tiga minggu.
Transformasi digital pemerintah ditetapkan sebagai strategi utama pengarusutamaan pembangunan nasional melalui Peraturan Presiden No. 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029. Kementerian PANRB juga mengawal pembentukan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP).
Percepatan transformasi digital pemerintah juga dilakukan melalui transformasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi Pemerintah Digital. Revisi Peraturan Presiden terkait SPBE menjadi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemerintah Digital dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintah digital relevan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Transformasi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital akan mengutamakan dampak dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah. Capaian Indonesia di GovTech Maturity Index (GTMI) Worldbank (kategori A) dan Digital Government Index (DGI) OECD (nilai tertinggi di Asia Tenggara) menunjukkan hasil yang sangat baik.
“Sesuai arahan Presiden dan amanat RPJMN, Kementerian PANRB mendorong penerapan pemerintah digital yang terpadu dan berorientasi kebutuhan pengguna pada seluruh aspek dan sektor pembangunan. Hal ini diwujudkan dengan memastikan keterpaduan sistem, menyederhanakan proses bisnis, merancang layanan digital pemerintah berbasis siklus hidup masyarakat, serta mendorong berbagi pakai data lintas sektor, terutama pada program prioritas Presiden,” ujar Purwadi.
Aksesi OECD dan Reformasi Birokrasi
Dalam upaya aksesi Indonesia sebagai negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), pemerintah terus menyiapkan langkah strategis bersama lintas kementerian dan lembaga di bawah Public Governance Committee (PGC).
Kementerian PANRB berkomitmen untuk terus melaksanakan program strategis dalam mendukung Asta Cita agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan di atas kertas, tetapi hadir dengan kinerja yang nyata dan terasa. Saat pelayanan makin cepat, data makin akurat, dan kolaborasi berjalan tanpa sekat, di situlah birokrasi berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, Kementerian PANRB terus berupaya mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan melayani,” tandasnya. (anl/ega)
